Himbara Diminta Tingkatkan KUR untuk UMKM Daerah

09-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin. Foto  : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin meminta perbankan, khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), agar lebih serius dalam mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. Karena UMKM sudah terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

 

“Perbankan harus mendorong penyaluran kredit ke UMKM agar gini rasio dan gap perkembangan jadi kecil," kata Mukhtarudin saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Jumat (7/2/2020). Turut hadir pada pertemuan ini staf khusus Menteri BUMN, Direksi Bank Mandiri, BRI dan BNI.

 

Mukhtarudin menjelaskan alokasi KUR 2020 untuk Himbara sebesar Rp 187,4 triliun. Terdiri dari KUR mikro Rp 117,9 triliun, KUR kecil Rp 68,2 triliun, KUR TKI Rp 1,4 triliun. Sebelumnya pada 2019, ternyata realisasi penyaluran KUR melebihi target. “Pencapaian penyaluran KUR oleh Himbara pada 2019 sebesar Rp 130,7 triliun (102,1 persen) dari kuota awal yang ditetapkan sebesar Rp 128,1 triliun,” tuturnya.

 

Ia mengungkapkan data rencana sebaran KUR 2020, sebanyak 60 persen porsinya dialokasikan untuk sektor produksi. Untuk sektor perdagangan paling tinggi, yakni Rp 68,9 triliun (40 persen), sementara untuk pertanian, perburuan dan perhutanan mencapai Rp 47,8 triliun (28 persen). Lalu sektor jasa-jasa hanya mendapat Rp 33 triliun (19 persen). Sedangkan industri pengolahan menerima Rp 18,5 triliun (11 persen).

 

“Perhatian untuk UMKM ini perlu ditingkatkan lagi. Apalagi sektor UMKM memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” harap politisi Fraksi Partai Golkar ini . (man/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...